SEJARAH SISTEM EKONOMI SYARI’AH DI INDONESIA - SCIED UIKA

Jumat, 25 Desember 2020

SEJARAH SISTEM EKONOMI SYARI’AH DI INDONESIA

 


JOKOWI: BANK SYARIAH BUMN DILEBUR UNTUK LAHIRKAN BANK RAKSASA

 

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen untuk melahirkan raksasa ekonomi baru di sektor keuangan syariah. Raksasa ini akan dibentuk dengan cara penggabungan sejumlah asset bank dengan plat merah menjadi satu.

Hal tersebut ditekankan oleh Presiden (Jokowi) saat memberikan pengarahan dalam pagelaran Festival Ekonomi Syariah Indonesia (ISEF) yang digelar oleh Bank Indonesia (BI) secara virtual pada hari Rabu (28 Oktober 2020).

“Pemerintah memiliki concern (perhatian) besar untuk membangkitkan raksasa ini. Salah satunya dengan satu bank syariah terbesar di Indonesia”, kata Presiden RI (Jokowi).

Presiden RI (Jokowi) mengatakan, pemerintah akan segera menggabungkan seluruh asset bank syariah berpelat merah yang terdiri dari BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, serta BNI Syariah. Ketiga bank tersebut hingga semester pertama tahun ini memiliki total asset sekitar Rp 214 Triliun.

“Semua asset bank syariah milik Negara akan dilebur jadi satu untuk melahirkan bank syariah raksasa,” Kata Presiden RI (Jokowi).

Sebelumnya Wakil Presiden RI (Ma’ruf Amin) buka suara mengenai rencana penggabungan tiga bank syariah tersebut. Beliau menyebut, merger atau penggabungan bank tersebut berpotensi menghasilkan total asset Rp 390 Triliun di tahun 2025.

Adapun untuk tahap awal, dengan bergabungnya ketiga Bank Syariah tersebut maka Bank Syariah yang baru akan memiliki asset sekitar Rp 225 Triliun. Angka ini juga meliputi 1.200 kantor cabang di seluruh pelosok tanah air Indonesia.

“Diperkirakan pada tahun 2025 assetnya menjadi Rp 390 Triliun sehingga mampu bersaing secara kompetitif di tingkat global,” Kata Wakil Presiden RI (Ma’ruf Amin).

 

 

 

 

SEJARAH SISTEM EKONOMI SYARI’AH DI INDONESIA

Oleh: Tri Ambar Ningrum

Staf Divisi Edukasi HIMA Ekonomi Syari’ah UIKA Bogor (SCIED)

Indonesia merupakan Negara dengan populasi penduduk Muslim terbesar di dunia. Terdapat sekitar 250 juta penduduk dengan komposisi Muslim mencapai sekitar 83-85%. Keberadaan penduduk mayoritas Muslim menjadi potensi bagus tersendiri bagi pengembangan industri ekonomi syari’ah di Indonesia. Praktek atau pelaksaanaan dari ekonomi syari’ah di Indonesia sudah berlangsung cukup lama karena seiring dengan kedatangan para saudagar Muslim yang menjadi penyebar agama Islam untuk pertama kalinya. Dalam catatan sejarah bahwa Indonesia juga pernah eksis dalam organisasi-organisasi pedagang Islam seperti Serikat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1905 silam.

Organisasi ini merupakan organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia yang menjadi perkumpulan bagi pedagang-pedagang Islam kala itu. Praktek kegiatan berekonomi berbasis syari’ah sudah eksis seiring dengan kehadiran Islam itu sendiri di Indonesia. Akan tetapi, dari sisi kelembagaan  ekonomi berbasis syari’ah khususnya pada sektor perbankan dan keuangan masih relatif baru dan rendah di Indonesia. Sistem perbankan syari’ah di Indonesia baru dikenal sejak awal tahun 1990 melalui kajian intensif yang dilakukan oleh para ulama dan cendekiawan Muslim yang tergabung bersama dalam organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Kedua dari lembaga tersebut ini mengadakan beberapa konferensi dengan mengangkat tema sekitar sistem perbankan tanpa bunga. Konferensi ini didasarkan pada adanya desakan umat Islam untuk membentuk suatu lembaga bank yang bisa menawarkan produk maupun jasa yang tidak mengandung riba atau bunga. Akhirnya pada konferensi yang keempat pada tanggal 22 sampai 25 Agustus 1990 disepakati untuk membentuk tim kerja pendrian bank syari’ah pertama di Indonesia.

Konsep bank syari’ah di awal tahun 1990-an belum terlalu dikenal dikalangan para bankir dan regulator. Undang-Undang Perbankan No.14/1968 belum mengenal istilah bank syari’ah. UU tersebut hanya membolehkan suatu bank beroperasi dengan sistem bunga. Namun demikian, dikarenakan adanya desakan dari masyarakat dan dari berbagai perkumpulan organisasi Islam, utamanya dari MUI dan ICMI maka UU Perbankan No.7/1992 disahkan. Pemerintah kemudian mendukung melalui Peraturan Pemerintah No.72/1992. Dalam UU dan PP tersebut diakui adanya suatu  bentuk bank berbasis bagi hasil. Dengan adanya regulasi tersebut memungkinkan hadirnya suatu sistem perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syari’ah. Hasilnya adalah untuk bank syari’ah pertama dengan  nama Bank Muamalat Indonesia diresmikan berdiri pada bulan November 1992.  

Kehadiran regulasi dari Bank Muamalat Indonesia mengantarkan Indonesia pada sebuah sistem perbankan yang menganut Dual Banking System, yakni suatu sistem yang memungkinkan terjadinya perbankan syari’ah dan konvensional beroperasi secara bersama-sama sesuai dengan karakteristiknya masing-masing dalam kerangka sistem perbankan nasional Indonesia. Keberadaan Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syari’ah pertama di Indonesia yang dilegitimasi oleh UU Perbankan No.7/1992 memberikan alternatif produk dan jasa perbankan kepada masyarakat Indonesia. Rentang waktu dari periode 1992-1998, perkembangan bank syari’ah di Indonesia secara kuantitas kurang membahagiakan. Hanya terdapat satu bank syari’ah dan 78 Badan Perkreditan Rakyat Syari’ah (BPRS) yang beroperasi dalam kurun waktu enam tahun. Namun dari segi kualitas, bank syari’ah menunjukkan kinerja sangat baik dan tidak terkena dampak krisis ekonomi Asia pada tahun 1997, sementara pesaingnya, bank konvensional justru sebaliknya.

Terdapat sekitar 17 bank konvensional yang mengalami kebangkrutan dan akhirnya harus ditutup demi menghindari dampak serius akibat krisis keuangan 1997 tersebut. Bank syari’ah mulai mendapatkan pengakuan dari para bankir, regulator dan publik setelah sukses menujukkan kinerja positif dan daya tahan kuat terhadap krisis keuangan tersebut. Namun sayangnya, meskipun memiliki kinerja yang sangat baik, UU Perbankan No.7/1992 itu sangat tidak cukup untuk mendukung perkembangan bank syari’ah di Indonesia karena terdapat kelemahan yaitu keberadaan bank syari’ah hanya diakui sebagai bank bagi hasil, tidak sebagai bank umum syari’ah.

Pada tahun 1998 dikeluarkan UU No.10/1998 sebagai amandemen dari UU Perbankan No.7/1992 untuk memperkuat legalitas pengembangan sistem perbankan berbasis syari’ah di Indonesia. UU yang telah diamandemen ini membolehkan bank konvensional untuk membuka unit-unit usaha syari’ah dalam rangka mempercepat pengembangan industri keuangan syari’ah di Indonesia. UU Bank Sentral yang baru No.23/1999 diterbitkan untuk memberikan otoritas kepada BI selaku Bank Sentral untuk mengatur, mengawasi dan mengembangkan bank syari’ah. Pada tahun 2001,BI membentuk Biro Perbankan Syari’ah Bank Indonesia yang kemudian meningkat menjadi Direktorat Perbankan Syari’ah pada tahun 2002. Hasilnya bahwa industri perbankan bank syari’ah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Kemudian, BI melaunching “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syari’ah Indonesia” di tahun 2002. Dalam cetak biru tersebut dijelaskan visi dan misi serta inisiatif strategi pengembangan perbankan syari’ah yang mengelaborasi nilai-nilai dasar ekonomi syari’ah yang perlu dijiwai dalam pengembangan perbankan syari’ah baik dari perspektif mikro maupun makro. Salah satu target yang tertuang adalah industri perbankan syari’ah di Indonesia menargetkan mencapai 5% pangsa pasar dari total perbankan nasional pada tahun 2010.

Selanjutnya, untuk memperkuat basis legal pengembangan bank syari’ah di Indonesia, Pemerintah bersama DPR RI mensahkan UU Bank Syari’ah No.21/2008 dimana UU ini memiliki kelebihan yaitu memberikan peluang kepada bank syari’ah untuk menawarkan inovasi dan beragam produk dan jasa perbankan dibandingkan dengan bank konvensional. Sejak disahkannya UU Otoritas Jasa Keuangan di tahun 2012, pengembangan dan pengawasan perbankan termasuk bank syari’ah di dalamnya berada di bawah otoritas tersebut. OJK akan melanjutkan program-program pengembangan bank syari’ah yang sudah dilakukan oleh BI. Selain BI atau OJK, lembaga yang berkontribusi untuk pengembangan perbankan syari’ah di Indonesia yaitu Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ( DSN-MUI). Lembaga tersebut memiliki fungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menagani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktvitas lembaga keuangan syari’ah termasuk bank syari’ah. Lembaga ini memiliki otoritas untuk mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syari’ah.

DSN-MUI bertindak sebagai otoritas tinggi yang mengeluarkan fatwa yang berkedudukan pada level nasional. Untuk menjalankan fungsi pengawasan pada level perusahaan dibentuk Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) pada setiap bank syari’ah. Lembaga ini bertugas untuk mengawasi kegiatan usaha bank syari’ah dengan fungsi utama yaitu sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi dan pimpinan bank syari’ah (Bank Umum Syari’ah dan Unit Usaha Syari’ah) terkait dengan aspek syari’ah dan sebagai mediator antara bank syari’ah dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank syari’ah yang memerlukan kajian fatwa dari DSN-MUI.

Lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi-organisasi ekonomi syari’ah juga memiliki peran dan kontribusi yang sangat signifikan dalam pengembangan perbankan dan keuangan syari’ah di Indonesia. Kedua lembaga tersebut secara khusus berkontribusi dalam menciptakan SDM yang dapat bekerja pada bank syari’ah melalui sistem perkuliahan formal, pelatihan, konferensi, seminar, penelitian dan sebagainya. Program studi perbankan syari’ah ataupun ekonomi syari’ah  menjadi salah satu program studi favorit bagi kalangan mahasiswa saat ini. Hal ini terjadi dikarenakan industri perbankan syari’ah maupun lembaga keuangan bukan bank berbasis syari’ah saat ini sedang mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang sangat signifikan, sehingga memiliki potensi besar bagi Indonesia untuk menjadi Pusat Ekonomi Syari’ah Dunia.

Bagikan artikel ini

Silakan tulis komentar Anda