SEJARAH SINGKAT DAN HIKMAH DIBALIK KEBIJAKAN INDPENDENSI BANK INDONESIA - SCIED UIKA

Selasa, 22 Desember 2020

SEJARAH SINGKAT DAN HIKMAH DIBALIK KEBIJAKAN INDPENDENSI BANK INDONESIA

 


SEJARAH SINGKAT DAN HIKMAH DIBALIK KEBIJAKAN INDPENDENSI BANK INDONESIA

Reza Maulana

Ekonomi Syariah Universitas Ibn Khaldun Bogor

 

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa saat ini Bank Indonesia (BI) yang merupakan bank sentral dari negara Indonesia, berdiri secara independen tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Namun ternyata, perlu diketahui bahwa dahulu Bank Indonesia tidak seperti sekarang yang berdiri secara independen, dahulu Bank Indonesia berada dibawah naungan pemerintahan atau lebih tepatnya pada Kementrian Keuangan (Kemenkeu). Hal ini di dasari oleh kebijakan ekonomi yang berlaku pada saat itu sebagaimana tertulis dalam Undang Undang No. 13 Tahun 1968 yang kurang lebihnya menyatakan bahwa posisi Bank Indonesia berada di bawah pemerintah dalam hal ini adalah Mentri Keuangan yang juga otoritas monoter.

Kebijakan ini juga memiliki sisi positif yaitu Bank Indonesia menjadi agent of development seperti mendukung seperti mendukung program kredit rakyat yang murah melalui serangkaian skema antara lain seperti KIK, KMKP, Candak Kulak dan dengan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) bisa membantu banyak kegiatan pemerintah antara lain seperti dana talangan haji, BPPC, dan mobnas.

Namun realita yang terjadi menunjukkan bahwa kebijakan bank sentral yang diintervensi pemerintah berujung tidak baik. Pada tahun 1953 s/d 1966, Bank Indonesia lebih berperan sebagai mesin pencetak uang bagi kepentingan kepentingan pemerintah (seignorage), sehingga menyebabkab inflasi Indonesia meroket hingga mencapai 635%. Kemudian setelah tahun 1966 sampai 1998, Bank Indonesia pada awalnya berperan sebagai stabilisator perekonomian untuk menjaga kestabilan nilai rupiah dengan mengendalikan inflasi yang terjadi pada periode sebelumnya, tetapi bank sentral yang tidak independen berpotensi tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi secara objektif.

Sebagai contoh, bank sentral yang seharusnya melakukan kebijakan moneter mempertahankan suku bunga acuan untuk menjaga peningkatan inflasi, karena tekanan yang kuat dari pemerintah, harus terpaksa menurunkan suku bunga untuk mendorong investasi. Akibatnya yang terjadi adalah justru peningkatan inflasi.

Selain hal hal yang telah di sebutkan sebelumnya, terdapat beberapa hal lainnya yang menyebabkan terjadinya independensi Bank Indonesia selaku bank sentral. Namun hal yang menjadi awal mula memicu independensi adalah timbulnya konflik kepentingan antara Bank Indonesia dan Kementrian keuangan. Dalam berbagai sumber literatur, memang sering ada konflik kepentingan antara Kementerian Keuangan dan Bank Sentral di berbagai negara. Hal ini dikarenakan Masalah koordinasi yang terjadi karena tugas mereka yang relatif sama yakni mengelola sektor keuangan di suatu negara (Moran, 1996).

Di Indonesia ketegangan antara Bank Sentral dan Kemen keuangan terjadi dalam beberapa hal meliputi, 1) Pengelolaan perbankan dan lembaga keuangan, sehingga ditetapkan bahwa perbankan di bawah Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain di bawah kementrian keuangan. 2.) Keuntungan dari selisih pencetakan uang. 3.) Keuntungan dari bunga pinjaman luar negeri. 4.) Perbedaan remunerasi antara dua lembaga.

Secara kebetulan sejak periode 1990 an muncul wacana di dalam dunia moneter tentang Central Bank Independent (CBI) dan Inflation Targeting Framework (ITF). Bandwagoning Policy (kebijakan peniruan). Kedua wacana inilah yang kemudian di pergunakan oleh Bank Indonesia untuk dapat melahirkan Undang Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Atas hal tersebut Kementrian keuangan bertindak dengan mengangkat wacana atau disourse Financial Service Authority (FSA) dari Unitid Kingdom (UK) untuk memasukkan satu pasal pada Undang Undang itu, bahwa selambat lambatnya pada tahun 2002 akan di bentuk Lembaga Pengawas Jasa Keuangan (LPJK). Undang Undang No. 23 Tahun 1999 sangat independen dan hanya memfokuskan diri pada pengendalikan harga dan nilai tukar, dan patut di sayangkan dalam undang undang itu hilangnya fungsi agent of development dari Bank Indonesia yang sangat berguna bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan rakyat banyak.

Atas usulan presiden Gus Dur terjadi amandemen Undang Undang yang baru selesai pada tahun 2004, didalamnya tercantum kriteria kinerja menjadi salah satu aspek yang dapat menurunkan Gubernur Bank Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya Kasus Liberalisasi Perbankan yang sempat membawa dampak buruk. Selain itu, untuk mengawasi Bank Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk Badan Surpervisi Bank Indonesia  dalam Undang Undang  No. 3 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru akan dibentuk selambat lambatnya pada tahun 2010.

 Dengan bank sentral seperti Bank Indonesia yang independen mengharuskan bebas dari kepentingan politik dan bisa menjaga inflasi tetap rendah, sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Manfaat lainnya dari independensi adalah memisahkan kebijakan moneter dari pemerintah guna menjaga kesehatan keuangan negara.

Dalam banyak kasus di dunia, pemerintah sering kali melakukan proyek populis meskipun fundamental ekonomi negara tersebut tidak dapat mendukung proyek semacam itu. Contohnya pada kasus pembangunan stadion olahraga yang di bangun untuk Olimpiade di Yunani dan untuk Piala Dunia FIFA di Brazil. Dalam kedua kasus tersebut pemerintah seharusnya tidak terlibat dalam deficit spending.

Terkait independensi Bank Indonesia ini, muncul isu yang kini sedang hangat dibicarakan yaitu terkait disahkannya draft revisi undang undang Bank Indonesia yang mencakup pembentukan dewan moneter. Dalam draf revisi Undang undang Bank Indonesia, Dewan Moneter adalah lembaga yang bertugas mengawasi dan memberi nasihat mengenai keuangan negara atau organisasi keuangan negara. Posisi Dewan Moneter akan berada di atas Bank Indonesia, duduk diantara menteri keuangan dan menteri perekonomian yang merupakan otoritas fiskal sekaligus wakil pemerintah sehingga akan mempengaruhi independensi bank sentral. Tujuan pembentukannya adalah untuk membantu pemerintah dan Bank Indonesia dalam merencanakan dan menetapkan kebijakan moneter. Selain itu, Dewan Moneter mempunyai fungsi memimpin, mengoordinasikan, dan mengarahkan kebijakan moneter sejalan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Keputusan Dewan Moneter diambil dengan musyawarah mufakat bila Gubernur BI tidak bisa memufakati hasil musyawarah Dewan Moneter. Dalam hal ini, Gubernur BI dapat mengajukan pendapatnya pada pihak pemerintah. Di kalangan masyarajat sendiri pun terdapat pro kontra terhadap hal ini.

 

REFERENSI

Fajria Anindya Utami. 2020. Apa Itu Dewan Monoter?. Warta Ekonomi.co.id. https://www.google.com/amp/s/amp.wartaekonomi.co.id/berita302319/apa-itu-dewan-moneter . Diakses 25 Oktober 2020.

Helmi Shemi. 2020. Wajib Tahu! Ini 5 Alasan Kenapa Bank Indonesia Harus Independen. IDN Times.com. https://www.google.com/amp/s/www.idntimes.com/business/economy/amp/helmi/wajib-tahu-ini-5-alasan-kenapa-bank-indonesia-harus-independen . Diakses 25 Oktober 2020.

Bagikan artikel ini

Silakan tulis komentar Anda