Ekonomi Syariah Menjawab Isu Globalalisasi Lingkungan - SCIED UIKA

Minggu, 05 April 2015

Ekonomi Syariah Menjawab Isu Globalalisasi Lingkungan

oleh. M. Fauzan Alhusaeni, Maesari, Siskawati
Isu globalisasi kini makin hangat dan terus berkembang. Dalam dunia perdagangan nasional maupun internasional, isu ini mau dan tidak mau menimbulkan kekhawatiran pada pihak yang tak cukup siap menghadapinya. Padahal, sesungguhnya globalisasi bukanlah persoalan yang menakutkan dan seolah – olah tidak dapat diatasi. Persoalan ini semata – mata merupakan perluasan jaringan bisnis, selama tantangannya dapat diatasi dengan kerja keras dan sabar. Namun bagi Islam sendiri, yang berlaku untuk kondisi zaman apa saja, globalisasi bukanlah hal yang baru. Pada zaman Rasulullah Saw, globalisasi telah terjadi, yaitu ketika nabi dan para sahabat melakukan perniagaan keluar negeri seperti ke Mesir, Syam, ( siria ), Irak, Yaman, Turki, dan Spanyol. Jadi, sebagai umat Islam, kita tidak usah takut dan khawatir menghadapi krisis globalisasi. Yang penting bagi kita adalah mempertebal akidah, iman, dan takwa kepada Allah SWT.
Namun, sejalan dengan makin tingginya interdependensi antarnegara ( borderless ), betapapun efek negatif globalisasi perlu kita cermati. Kita telah melihat bagaimana makanan internasional masuk dan digemari di Indonesia seperti, McDonald, Kentucky Fried Chicken, dan Dunkin’ Donuts. Yang penting dalam hal ini adalah sertifikat halal untuk setiap produk makanan tersebut. Ketidakpedulian akan kehalalan makanan dan lingkungan jelas sangat mempengaruhi perilaku umat islam bahkan doa pun bisa tidak dikabulkan. Belum lagi kalau kita lihat dari sektor industri dan perusahaan. Terbukti dengan adanya konsep AMDaL           ( Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ). Dari  dulu hingga sekarang konsep ini selalu di pasang, namun lagi lagi tidak ada kesadaran penerapannya. Berbagai perusahaan industri sampai kantor – kantor dengan mudah membeli konsep ekonomi hijau ini, dan ternyata banyak industri yang tidak ramah lingkungan lolos dengan konsep ini. Di sini kita melihat bahwa seharusnya konsep hijau tidak hanya diterapkan dalam bentuk sistem produksi, distribusi, dll, namun juga harus menjadi paradigma para pelaku ekonomi secara individu.
Maka sudah tidak diragukan lagi, bahwa resistensi terhadap globalisasi dan sistem ekonomi kapitalis sebagai motor penggerak utama globalisasi sudah mulai terasa kurang nyaman dengan kita. Berbagai peristiwa dekade terakhir, terutama krisis ekonomi tahun 1997 di Asia telah semakin menimbulkan kesadaran bahwa tatanan ekonomi kapitalis dunia saat ini mencerminkan ketidak-adilan dan ketimpangan struktur ekonomi di banyak tempat terutama negara-negara berkembang. Beberapa alternatif telah dimajukan, salah satu nya yaitu slogan  green economy. Sekarang ini banyak kalangan, termasuk ahli-ahli ekonomi Barat mulai melirik sistem ekonomi yang ditawarkan oleh Islam sebagai pilar tatanan ekonomi baru di dunia. Tatanan ekonomi baru yang dibutuhkan kita harus mencerminkan atas dasar keadilan, yaitu pandangan yang sejajar terhadap manusia dan moralitas. Selengkapnya, tatanan ekonomi yang ditawarkan Islam dilandasi dengan fondasi yang kuat, yaitu tauhid (keesaan Tuhan), khilafah (perwakilan), dan ‘adalah (keadilan).

Ketiga landasan tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Tauhid adalah muara dari semua pandangan dunia Islam. Tauhid mengandung arti alam semesta didesain dan diciptakan secara sadar oleh Tuhan Yang Mahakuasa, yang bersifat esa, dan tidak terjadi secara kebetulan atau aksiden. Semua bukti ada dalam Al qur’an di surat Q.S. Ali Imran: 191; Shad: 27; al-Mu’minun: 15. Dari pandang tauhid manusia diciptakan, oleh karena itu asal manusia juga satu. Karena itu pulalah manusia merupakan khalifah-Nya atau wakil-Nya di bumi (Q.S. al-Baqarah:30; al-An’am:165). Sumber daya alam yang diciptakan harus dimanfaatkan untuk pemenuhan kebahagiaan seluruh umat manusia. Pada sisi ini, jelas bertentangan dengan konsep self interest kapitalisme. Implikasi dari pandangan tersebut adalah pandangan persaudaraan universal, yang kemudian menimbulkan persamaan sosial dan menjadikan sumber daya alam sebagai amanah karena statusnya sebagai wakil Tuhan yang menciptakan alam semesta. Pandangan ini tidak akan terlaksana secara substansial tanpa dibarengi dengan keadilan sosial-ekonomi. Penegakan keadilan dan penghapusan semua bentuk ketidak-adilan telah ditekankan dalam al-Qur’an sebagai misi utama Rasul Allah (Q.S.Hadid: 25). Maka dari ini sudah jelas, seharusnya ada keseimbangan dari semua faktor ekonomi, bahkan pemisahan yang radikal antara sektor moneter dengan sektor ril menjadi tidak tepat karena mengakibatkan terjadi ketidakadilandan ketidak-merataan.
Peranan pemerintah dalam tatanan ekonomi baru tersebut, paling tidak, mencakup 4   ( empat ) hal, yaitu :
1.       maksimalisasi tingkat pemanfaatan sumber daya.
Pemanfaatan atas sumber daya tersebut harus memperhatikan prinsip kesejajaran dan keseimbangan (equilibrium). Dalam ekonomi Islam konsep al-‘adl dan al-ihsan menunjukkan suatu keadaan keseimbangan dan kesejajaran sosial (Q.S. an-Nahl: 90). Hal ini penting, karena apabila terjadi pemanfaatan yang tidak seimbang atau pemborosan yang terjadi adalah kerusakan alam yang pada gilirannya adalah ketidakseimbangan sunnatullah (hukum alam). Kerugiannya juga pada manusia dalam jangka panjang.
2.       minimalisasi kesenjangan distributif.
Tujuan ini berkaitan dengan prinsip dasar ekonomi Islam, keadilan distributif. Keadilan distributif diartikan sebagai suatu distribusi pendapatan dan kekayaan yang tinggi, sesuai dengan norma-norma yang diterima secara universal. Tujuan ini juga berhubungan dengan prinsip kesamaan harga diri dan persaudaraan (Q.S. al-A’raf: 32), prinsip tidak dikehendakinya pemusatan harta dan penghasilan pada sejumlah kecil orang tertentu (Q.S. al-Hasyr: 7), dan untuk memperbaiki kemiskinan absolut dan mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan yang mencolok (Q.S. al-Ma’arij: 24-25). Untuk mencapai tujuan ini beberapa institusi Islam bisa dimanfaatkan seperti zakat dan wakaf
3.       maksimalisasi penciptaan lapangan kerja.

Pertumbuhan ekonomi merupakan sarana untuk mencapai keadilan distributif, sebagian karena mampu menciptakan kesempatan kerja (baru) yang lebih banyak daripada yang mungkin bisa diciptakan dalam keadaan ekonomi statis. Penciptaan lapangan kerja juga harus diimbangi dengan pemberian tingkat upah yang adil berdasarkan usaha-usaha produktifnya. Pemerintah dalam hal ini berkewajiban untuk memastikan kesempatan kerja yang seluas-luasnya dengan mendorong kegiatan ekonomi yang aktif, terutama dalam sektor-sektor yang mampu menyerap semua lapisan.

4.      maksimalisasi pengawasan.
Salah satu bagian integral dari kesatuan sistem ekonomi Islam adalah lembaga Hisbah. Peranannya, sebagaimana dirumuskan Ibn Taimiyah, adalah melaksanakan pengawasan terhadap perilaku sosial, sehingga mereka melaksanakan yang benar dan meninggalkan yang salah. Lembaga Hisbah adalah lembaga pengawasan terhadap penyimpangan, di antaranya dari kegiatan ekonomi. Dalam pemerintahan yang modern saat ini, lembaga ini dapat diaplikasikan dengan modefikasi tertentu yang mempunyai tugas dan wewenang yang sama. Pengawasan dalam ekonomi Islam adalah penting, karena suatu sistem ekonomi yang adil tidak akan berjalan apabila terjadi kecurangan yang disebabkan oleh perilaku menyimpang pelaku ekonomi.
Walhasil, suka atau tidak suka, globalisasi telah dan segera menyapa setiap negara, setiap masyarakat di dunia. Oleh karena itu, tidak satu negarapun mampu dan menganggap perlu untuk mengisolasi diri dari pengaruh perekonomian dunia. Yang menjadi permasalahan adalah seberapa besar manfaat yang dapat dinikmati dan mudharat yang bakal dipikul oleh setiap negara yang terlibat dalam proses globalisasi akan terpulang kepada kesiapan negara yang bersangkutan dalam mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi.
Sebagaimana ditunjukkan dalam uraian di atas, ternyata kesiapan negara-negara berkembang sangat lemah dibanding negara-negara industri maju. Oleh karena itu, implikasi yang negatif justru yang menimpa mereka, mulai dari sulitnya mengatasi krisis ekonomi hingga ketergantungannya yang sangat besar kepada negara-negara industri maju dan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan IMF, terutama bantuan luar negeri atau hutang. Tatanan ekonomi baru yang lebih adil sangat diperlukan dan ekonomi Islam dapat dijadikan alternatifnya, karena dibangun tiga landasan utama yang mencerminkan dan menjamin keadilan berjalan. Sehingga kedepannya, ekonomi syariah betul - betul dapat menjawab segala tantangan isu globalisasi lingkungan.
Wallahua’lam








                                                                       


Bagikan artikel ini

Silakan tulis komentar Anda